Category: Tata Kelola Perusahaan

April 30, 2019

Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan Perusahaan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta wewenang Direksi dalam menjalankan perannya, Perseroan telah mensahkan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk pada 30 November 2015. Pengesahan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris tersebut ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris Perseroan.

Pedoman Kerja Direksi PT AKR Corporindo Tbk berisikan:

  1. Landasan Hukum
  2. Komposisi dan Kriteria Direksi
  3. Pengangkatan dan Masa Jabatan Direksi
  4. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
  5. Nilai-nilai
  6. Waktu Kerja
  7. Rapat Direksi
  8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

 

PENUNJUKAN DIREKSI

Dalam pengangkatan Direksi, kandidat Direksi dapat dinominasikan oleh pemegang saham pengendali. Komite Nominasi dan Remunerasi kemudian akan membahas profil dan kualifikasi masing-masing kandidat dalam rapat nominasi. Kandidat terpilih kemudian akan diangkat dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan, Direksi diangkat berdasarkan kualifikasi mereka sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi dan 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Presiden Direktur.

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/ atau Warga Negara Asing yang telah rnemenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lainnya. 3. Cakap melakukan perbuatan hukum. 4. Mempunyai akhlak, moral, integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktikpraktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.

5. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

  1. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
  2. Tidak pernah menjadi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
  3. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  4. Tidak pemah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    2. iPertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/ atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

6. Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perseroan.

7. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi.

8. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dan relevan dengan jabatannya.

10. Khusus untuk Direktur Independen diangkat berdasarkan kriteria sebagai berikut:

  1. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
  2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya;
  3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;
  4. Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai direktur.

 

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKTUR

Pada periode tahun 2018, jumlah Direksi Perseroan adalah 8 (Delapan) orang dengan komposisi sebagai berikut:

 

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Secara umum, Direksi berperan untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan dengan orientasi kepentingan terbaik perusahaan. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi dijabarkan sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

  1. Mendapatkan barang-barang tidak bergerak dengan harga pasar diatas Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau yang setara dengan itu dalam mata uang lainnya;
  2. Melepaskan barang-barang tidak bergerak yang dimiliki oleh Perseroan yang jumlahnya di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) baik nilai pasar maupun nilai buku atau yang setara dengan itu dalam mata uang lainnya;
  3. Meminjam uang atas nama Perseroan;
  4. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta;
  5. Mengikat Perseroan sebagai penjamin(borg/avalist);
  6. Mendirikan anak-anak perusahaan;
  7. Mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan atau badan hukum lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;
  8. Membuat perjanjian atas nama Perseroan yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun serta bernilai melebihi 5% (lima persen) dari total nilai Pendapatan Perseroan.
  9. Direksi harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

4. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

7. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

8. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direksi akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur dan di dalam hal Presiden Direktur tidak melakukan penunjukan tersebut, maka Direksi akan diwakili oleh 2 (dua) orang Direktur, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran dasar.

10. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:

  1. a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  2. b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, atau
  3. c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepetingan dengan Perseroan.
  4. d. Terkait tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing anggota Direksi akan diatur tersendiri oleh Direksi dalam suatu Keputusan Direksi berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

 

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

NILAI NILAI

1. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi nilai-nilai yang berlaku di Perseroan, yaitu:

  1. Memiliki Jiwa Kewirausahaan (Be Entrepreneurial);
  2. Berkolaborasi (Collaborate)
  3. Menghargai Kinerja Tinggi (Reward for Performance)
  4. Tangkas (Be Agile)
  5. Memberdayakan Tim (Empower Your Team)
  6. Tidak Berkompromi (Zero Tolerance)

2. Setiap anggota Direksi juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai visi Perseroan yaitu menjadi pemain utama di bidang penyedia jasa logistik dan solusi pengadaan untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Anggota Direksi juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai misi Perseroan yaitu mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan.

3. Anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundangundangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance serta Anggaran Dasar Perseroan.

 

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Benturan kepentingan Direksi adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan individual anggota Direksi berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan Perseroan untuk meraih laba, meningkatkan nilai Perseroan, mencapai visi dan menjalankan misi Perusahaan serta melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Direksi AKR mematuhi Peraturan Bapepam Nomor IX.E.I tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Beberapa prinsip yang dianut untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Direksi selalu menghindari adanya benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Direksi tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
  2. Direksi harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam tugas pengawasan Perseroan.
  3. Direksi berkewajiban mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain.
  4. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan.
  5. Direksi berkewajiban membuat pernyataan mengenai benturan kepentingan terhadap hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

 

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, anggota Direksi diwajibkan untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi kepemilikan saham anggota Direksi dan keluarga di Perseroan dan perusahaan lain. Rincian kepemilikan saham Direksi per 31 Desember 2018 disajikan dalam tabel berikut:

KEPUTUSAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2018, Direksi AKR telah mengeluarkan berbagai keputusan terkait aspek sebagai berikut:

PROGRAM ORIENTASI DIREKSI

Perseroan belum memiliki program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat. namun demikian, jika terdapat pengangkatan anggota Direksi baru, Perseroan memberikan informasi yang cukup terkait kegiatan usaha Perseroan dan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.

April 29, 2019

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi dan memastikan bahwa Perusahaan telah menerapkan GCG secara efektif dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris juga memantau dan melakukan evaluasi terhadap penerapan GCG, meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi, serta menandatangani laporan tersebut sepanjang Dewan Komisaris setuju dengan isi materi laporan tahunan. Dewan Komisaris secara terus-menerus memantau efektivitas kebijakan perusahaan, kinerja, dan proses pengambilan keputusan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil pengawasan disertai kajian dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan pada RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi. Dewan Komisaris juga mengevaluasi dan menyetujui business plan perusahaan yang disusun Direksi setiap tahunnya.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya, Perseroan telah mensahkan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk. pada 30 November 2015. Pengesahan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris tersebut ditandatangani oleh Presiden direktur dan Presiden Komisaris Perseroan.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT AKR Corporindo Tbk berisikan :

  1. Landasan hukum
  2. Komposisi dan kriteria Dewan Komisaris
  3. Pengangkatan dan masa jabatan Dewan Komisaris
  4. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
  5. Nilai-nilai
  6. Waktu Kerja
  7. Rapat Dewan Komisaris
  8. Pelaporan dan pertanggungjawaban

PenunJuKan dan KrITerIa deWan KomISarIS

Dalam pengangkatan Dewan Komisaris, kandidat Komisaris dapat dinominasikan oleh pemegang saham pengendali. Komite nominasi dan remunerasi kemudian akan membahas profil dan kualifikasi masing-masing kandidat dalam rapat nominasi. Kandidat terpilih kemudian akan diangkat dengan persetujuan rapat Umum Pemegang Saham. dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan, Dewan Komisaris diangkat berdasarkan kualifikasi mereka sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan otoritas Jasa Keuangan nomor 33/ POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

2. Cakap melakukan perbuatan hukum;

3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

  1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/ atau laporan keuangan kepada otoritas Jasa Keuangan.
  5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan emiten atau Perusahaan Publik.

JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi dan misi Perusahaan, beranggotakan 3 (tiga) orang, dimana satu diantaranya merupakan Komisaris Independen, sehingga komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tahun 2018, komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Secara umum, Dewan Komisaris berperan untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

  1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
  2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
  3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
    board
  4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran dasar dan/ atau peraturan perundangundangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
  5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
  6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
  7. RUPS sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.
  8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain.
  9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas menjadi batal.
  10. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak unruk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
  11. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.
  12. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
  13. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain.
  14. Terkait tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris akan diatur tersendiri oleh Dewan Komisaris dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Untuk mengefektifkan peran Dewan Komisaris, dilakukan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pembagian tugas Direksi. Pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris ditujukan agar pelaksanaan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris secara teknis pada aspek yang dibidangi dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing sehingga terdapat kejelasan tentang peran anggota Dewan Komisaris, baik secara kolektif maupun individual.

 

NILAI NILAI

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi nilainilai yang diberlakukan di Perseroan, yaitu:

  1. Memiliki Jiwa Kewirausahaan (Be Entrepreneurial);
  2. Berkolaborasi (Collaborate)
  3. Menghargai Kinerja Tinggi (Reward for Performance) d. Tangkas (Be Agile)
  4. Memberdayakan Tim (Empower Your Team) f. Tidak Berkompromi (Zero Tolerance)

2. Setiap anggota Dewan Komisaris juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai visi Perseroan yaitu menjadi pemain utama di bidang penyedia jasa logistik dan solusi pengadaan untuk bakan kimia dan energi di Indonesia. Anggota Dewan Komisaris juga wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat mencapai misi Perseroan yaitu mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan;

3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peratiuan pemndang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance serta Anggaran Dasar Perseroan.

 

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGN DEWAN KOMISARIS

Benturan kepentingan Dewan Komisaris adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan individual anggota Dewan Komisaris berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk meraih laba, meningkatkan nilai Perusahaan, mencapai visi dan menjalankan misi Perusahaan serta melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris AKR mematuhi Peraturan Bapepam Nomor IX.E.I tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Beberapa prinsip yang dianut untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Dewan Komisaris selalu menghindari adanya benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
  2. Dewan Komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam tugas pengawasan Perseroan.
  3. Dewan Komisaris berkewajiban mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain.
  4. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan.
  5. Dewan Komisaris berkewajiban membuat pernyataan mengenai benturan kepentingan terhadap hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan keluarga di Perseroan dan perusahaan lain. Rincian kepemilikan saham Dewan Komisaris per 31 Desember 2018, disajikan dalam tabel berikut:

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Selama 2018 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan Direksi dalam pengurusan Perseroan. Dewan Komisaris mengadakan rapat guna membahas persoalan yang berhubungan dengan managemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan dan laporan-laporan dari Komite Audit.

Dewan Komisaris membahas, mengawasi dan memberikan arahan kepada Direksi atas rencana-rencana strategis Perseroan di tahun 2018 antara lain divestasi bisnis batubara (PT Bumi Karunia Pertiwi) dan proyek pengembangan dan penambahan kapasitas tangki JTT. Dewan Komisaris juga secara aktif memberikan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan kinerja Perseroan.

KUNJUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dapat melakukan kunjungan ke lokasi operasional Perseroan untuk mendapatkan gambaran secara langsung mengenai kegiatan operasional Perseroan. Tahun 2018, Dewan Komisaris Perseroan melakukan kunjungan kerja ke lokasi berikut:

  1. Pada 9 Maret 2018, Bapak Soegiarto Adikoesoemo, Bapak I Nyoman Mastra dan Bapak Mahendra Siregar mengunjungi SPBKB COCO Perseroan yang berada di Widang, Gresik. Pada hari yang sama Dewan Komisaris Perseroan menghadiri peresmian JIIPE, di Gresik yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
  2. Pada 4 Oktober 2018, Bapak I Nyoman Mastra menghadiri acara Groundbreaking proyek JTT Phase 2A, penambahan 100,000 KL kapasitas baru, termasuk untuk biodiesel dan Ethanol. Pada kesempatan tersebut beliau juga meninjau fasilitas terminal JTT di Tanjung Priok, Jakarta.
  3. Pada 28 November 2018, Bapak Soegiarto Adikoesoemo dan Bapak I Nyoman Mastra mengunjungi fasilitas tangki penyimpanan PT Terminal Nilam Utara di kawasan Tanjung Perak, Surabaya.

 

KEPUTUSAN DAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris Perseroan telah mengeluarkan berbagai keputusan dan persetujuan antara lain terkait aspek sebagai berikut:

 

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan strategi usaha yang dijalankan Direksi dan jajarannya. Sepanjang tahun 2018, rekomendasi dan nasihat yang disampaikan Dewan Komisaris antara lain :

  1. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan baik.
  2. Meningkatkan peran dan fungsi Audit Internal dan Mangemen Risiko untuk mengetahui hasil operasional dan upaya mitigasi yang dapat dilakukan Perseroan.
  3. Meningkatkan penerapan digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi sebaik-baiknya agar tepat penggunaannya terkait dengan efektivitas dan efisiensi kerja.

Seluruh rekomendasi dan nasihat tersebut disampaikan Dewan Komisaris melalui forum rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

PROGRAM ORLENTASI DEWAN KOMISARIS

Perseroan belum memiliki program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. namun demikian, jika terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru, Perseroan memberikan informasi yang cukup terkait kegiatan usaha Perseroan dan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

KOMISARIS INDEPENDEN

Undang-Undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33 / POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau Perusahaan Publik, mengatur bahwa Perseroan minimal menempatkan satu orang Komisaris Independen atau sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Selain tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional Perseroan secara umum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, Komisaris Independen juga mempunyai tanggung jawab khusus yaitu mewakili kepentingan pemegang saham minoritas Perseroan.

Saat ini Perseroan memiliki satu orang Komisaris Independen atau lebih dari 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

 

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Dalam menunjuk Komisaris Independen, Perseroan mengacu pada kriteria peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/ POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang menetapkan kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut :

  1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
  2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
  4. Tiidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

 

PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN

Bapak I Nyoman Mastra selaku Komisaris Independen merupakan pihak independen yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan latar belakangnya, serta telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dijabarkan pada bagian sebelumnya. Selain itu, Bapak I Nyoman Mastra juga telah menandatangani surat pernyataan independensinya yang dibuat dan ditandatangani tanggal 1 April 2015 dengan demikian, beliau dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen tanpa ada konflik kepentingan.

 

 

April 29, 2019

RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Perseroan Terbatas dan pemegang segala kewenangan selain juga menjadi wadah bagi pemegang saham dalam memutuskan arah Perseroan dan merupakan forum Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerja kepada pemegang saham. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya dan memberikan pendapat untuk mengambil keputusan penting dalam menentukan arah perusahaan.

Sesuai Anggaran dasar Perseroan, RUPS dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: RUPS Tahunan, yang diselenggarakan setiap tahun dan RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direksi atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari pemegang saham.

WEWENANG RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham memiliki wewenang antara lain untuk:

  1. Mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau komite nominasi.
  2. Mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari komite nominasi.
  3. Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
  4. Memberikan persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan.
  5. Memberikan pengesahan/keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
  6. Memberikan persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  7. Menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit keuangan Perseroan.
  8. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
  9. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat pertanggungjawabkan.
  10. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

 

TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS

Tata cara penyelenggaraan RUPS telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang meliputi:

1. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
GmS

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah:

  1. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanamanya tercatat secara sah dalam daftar Pemegang Saham Perseroan.
  2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”)

4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, sebelum memasuki ruang RUPS. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

  1. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor BAE Perseroan.
  3. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor BAE Perseroan selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS.

5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.

6. Bahwa bahan-bahan terkait RUPS telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan sampai dengan tanggal RUPS dan salinan-salinan dari bahan RUPS tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.

  1. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

HAK PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Perseroan telah memberikan hak-hak pemegang saham dalam RUPS sesuai ketentuan yang berlaku antara lain:

  1. Pemegang Saham berhak untuk hadir dalam RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
  2. Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
  3. Pemegang Saham atau kuasa mereka berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/ tanggapan sehubungan dengan Mata Acara RUPS dan hal-hal lain yang berhubungan Mata Acara RUPS yang bersangkutan sebelum diadakan pengambilan keputusan.
  4. Pemegang Saham berhak mengeluarkan suara dalam RUPS. Tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2018

Pada tahun 2018, AKR melangsungkan RUPS Tahunan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, pukul 10.25 – 11.50 WIB di Bandahara Ballroom, Merchantile Athletic Club, Penthouse (Lantai 18) World Trade Center I, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Kuasa Pemegang Saham sebagai berikut:

TAHAPAN PENYELENGGARAAN RUPS

Tahapan penyelenggaraan RUPS Tahunan 2018 adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan RUPS secara umum mengacu pada ketentuan dalam Anggaran dasar yaitu:

  1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang di tunjuk oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu membacakan tata tertib RUPS pada saat RUPS berlangsung yang menjadi bagian dalam Berita Acara RUPS. Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan pada setiap mata acara rapat melalui Surat Suara RUPS. Kemudian, Pimpinan RUPS menanggapi pertanyaan pemegang saham yang hadir.
  2. Setelah semua pertanyaan ditanggapi, selanjutnya pemungutan suara dilakukan secara lisan dan hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.
  3. Perseroan telah menunjuk Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H., sebagai Pihak Independen dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara.

MATA ACARA RUPS TAHUN 2018

HASIL KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2018

Hasil RUPS Tahunan telah dipublikasikan pada tanggal 7 Mei 2018 di harian Bisnis Indonesia, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Mei 2018 Risalah RUPS Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Mei 2018.

RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun buku 2017, Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan yang diselenggaran pada tanggal 20 April 2017 bertempat di Bandahara Ballroom, Mercantile Athletic Club Penthouse (Lantai 18) World Trade Center I, Jl. Jend Sudirman Kav.31, Jakarta 12920.

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/ atau perwakilan dari pemegang saham yang mewakili 3.471.145.834 saham atau setara dengan 86,957% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. dengan demikian ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar Perseroan telah terpenuhi dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat.

Tabel berikut menjelaskan mata acara, keputusan yang diambil dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

 

 

April 29, 2019

 

April 29, 2019

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari governance outcome yang telah diperoleh. Perseroan dan para pemangku kepentingan telah mendapatkan manfaat dari penerapan GCG dengan dicapainya kinerja keuangan maupun operasional yang baik di tahun 2018 sebagai berikut :

  1. Penjualan meningkat 28,8% menjadi Rp23.548 miliar
  2. Laba bersih meningkat sebesar 36,9% menjadi Rp1.645 miliar
  3. Total Aset meningkat 18,5% menjadi Rp19.941 miliar
  4. Total Ekuitas meningkat 9,9% menjadi Rp9.927 miliar

Selain itu, tahun 2018 AKR juga memperoleh sejumlah penghargaan dari berbagai lembaga independen, antara lain:

  1. Warta Ekonomi, Indonesia Most Innovate Business Award 2018, Excellent Company For Service and Organizational Innovation In Wholesale Sector
  2. The Most Valuable Brands 2018 by Brand Finance PLC
  3. Warta Ekonomi, Indonesia Best Public Companies Award 2018, Indonesia Excellent Public Company 2018, Category: Trade, Service & Investment
  4. Economic Review, Indonesia Public Company Award V – 2018, 1st The Best Indonesia Production Goods Wholesale Trade Public Company 2018, Sector : Trading
  5. Economic Review, Indonesia Finance Award I – 2018, 2nd The Best Indonesia Production Goods Wholesale Trade Public Company, Category : Finance, Sector : Trading
  6. Tempo Media Group, 7th Annual Strategy Into Performance Execution Excellence (SPEx2) Awards, The Best In Logistics Management Industry
  7. IICD, The 10th CG Conference & Award 2018, The 50 Big Capitalization Listed Company
April 29, 2019

Agar penerapan GCG di Perseroan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan best practice, Perseroan telah memberlakukan beberapa kebijakan (soft structure) yang berkaitan dengan penerapan GCG, yaitu :

  1. Anggaran dasar Perseroan;
  2. Pedoman direksi dan dewan Komisaris;
  3. Piagam Komite Audit;
  4. Piagam Audit Internal;
  5. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi;
  6. Kebijakan Manajemen resiko;
  7. Whistle Blowing System & Kebijakan Anti Korupsi;
  8. Kode etik.

 

MEKANISME TATA KELOLA

Dalam menjalankan hubungan tata kelola masing-masing Organ Perusahaan selalu menghormati dan bertindak sesuai fungsi dan peranan sesuai jabatannya, atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasannya dengan dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, sedangkan Direksi dalam melakukan fungsi pengelolaannya dibantu oleh Unit Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor.

Perseroan terus berupaya untuk memaksimalkan lima prinsip dasar GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran sebagai landasan dari operasional Perseroan sehari-hari. Hal tersebut dilandasi atas kesadaran Perseroan akan pentingnya penerapan prinsip GCG dalam upaya pencapaian visi dan misi Perseroan.

Internalisasi GCG di lingkungan Perseroan dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai GCG ke dalam seluruh proses bisnis termasuk di dalamnya Prosedur Pengadaan Barang, Prosedur Seleksi Pegawai, Prosedur Penerimaan, Prosedur Pelaporan, serta Prosedur Pemasaran. Perseroan juga secara berkala mengadakan kegiatan yang sifatnya memberikan informasi kepada pihak eksternal mengenai kinerja operasional dan keuangan Perseroan melalui:

  1. Kegiatan hubungan investor (analyst meeting dan roadshow ke berbagai lembaga investasi)
  2. Paparan publik tahunan
  3. Update website Perseroan secara berkala (www.akr.co.id)
  4. Penyebaran informasi secara berkala berupa news release kepada para pemangku kepentingan.

Pengenalan dan pemahaman atas komitmen Perseroan terhadap GCG kepada seluruh jajaran Perseroan secara berkesinambungan diimplementasikan pada setiap kegiatan usaha Perseroan. Terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian Perseroan atas pelaksanaan GCG di Perseroan, antara lain:

  1. Compliance, merupakan prinsip kepatuhan Perseroan terhadap tata kelola perusahaan yang baik di semua aspek, termasuk penerapan kebijakan Perseroan.
  2. Confidence, penanaman sikap optimis dan percaya diri bahwa Perseroan senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.
  3. Transparency, Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan dan senantiasa memberikan informasi yang dibutuhkan bagi investor.
April 29, 2019

Sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan PerundangUndangan.

Perusahaan meyakini bahwa hubungan antar Organ Perusahaan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan Perusahaan dan implementasi GCG. Oleh karena itu, Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara tegas memisahkan fungsi dan tugas masingmasing Organ Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.

  1. RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran dasar.
  2. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
  3. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

Selain organ utama, Perseroan juga memiliki organ pendukung, antara lain :

1. Organ pendukung Dewan Komisaris

  1. Komite Audit
  2. Komite Remunerasi dan Nominasi

2. Organ pendukung Direksi

  1. Sekretaris Perusahaan
  2. Audit Internal
  3. Hubungan Investor

 

 

April 29, 2019

Perseroan terus berupaya untuk memaksimalkan lima prinsip dasar GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran sebagai landasan dari operasional Perseroan sehari-hari.

Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

GCG juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Penerapan prinsip GCG juga dapat menjadi panduan bagi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, serta memfasilitasi Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien.

 

 

 

 

« Laman Sebelumnya •