Category: Tata Kelola Perusahaan

Mei 1, 2019

AKR menyadari bahwa risiko telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnisnya. Risiko-risiko tersebut melekat pada semua aktivitas dan pengambilan keputusan dan dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi kestabilan perusahaan.

Seiring dengan perkembangan usahanya, AKR membutuhkan sistem manajemen risiko yang mampu mengelola segala bentuk ketidakpastian menjadi fokus Perseroan. Manajemen Risiko menjadi semakin penting keberadaannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan demi memastikan roda bisnis perusahaan terus berputar.

Manajemen Risiko adalah suatu budaya, dimana proses-proses dan struktur diarahkan untuk mengelola manajemen yang tepat guna, terhadap peluang yang potensial dan dampak yang merugikan.

PENGELOLA RISIKO KORPORAT

Risiko merupakan tanggung jawab semua pihak dalam Perseroan untuk ikut terlibat dalam pengelolaannya. Pengelolaan risiko Perseroan dilakukan melalui pendekatan top-down yang melibatkan Direksi dalam mengevaluasi risiko-risiko utama secara keseluruhan; serta pendekatan bottom-up yang melibatkan Pemimpin Departemen/ Cabang/ Entitas anak dalam mengkaji risiko-risiko yang spesifik di masing-masing unit/ bisnis usaha. Pengelolaan risiko tersebut dilakukan bersama/ berkoordinasi dengan Dept. ERM di kantor Pusat menggunakaan acuan, kerangka kerja, kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan.

RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN UPAYA PENGELOLAAN RISIKO

  1. Risiko Negara (Country Risk) Kondisi makro ekonomi Indonesia, kondisi politik, dan peraturan pemerintah memengaruhi Perseroan dan perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia.
    1. Risiko ekonomi dan Politik. Kegiatan operasional Perseroan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto, perpajakan, dan berbagai perkembangan di bidang politik dan ekonomi di Indonesia.
    2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Perseroan menghadapi risiko perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat menghambat kegiatan usaha Perseroan di dalam negeri. Perubahan kebijakan Pemerintah baik dalam hal perpajakan, kontrol mata uang, tingkat suku bunga, dan pembatasan ekspor impor dapat memberikan dampak terhadap kinerja Perseroan.Hampir seluruh produk BBM dan sebagian produk bahan kimia dasar yang diperdagangkan dan didistribusikan oleh Perseroan diimpor dari luar negeri. Bila terjadi perubahan kebijakan, larangan impor, pembatasan kuota impor, peraturan bea masuk, maupun tarif impor yang dapat menghambat impor Perseroan atau menyebabkan peningkatan biaya impor, kinerja Perseroan dapat terpengaruhi. Pemberian kontrak distribusi BBM bersubsidi pada tahun-tahun berikutnya akan berdasarkan kepada proses tender Pemerintah dan kelanjutan kebijakan deregulasi Pemerintah. Akan tetapi, pemberian kontrak Pemerintah di masa yang akan datang tergantung kepada kemampuan Perseroan untuk memenuhi berbagai kriteria.
  2. Risiko Industri Pasokan dan permintaan dari industri tempat Perseroan beroperasi juga memengaruhi kinerja Perseroan. Segmen perdagangan dan distribusi dipengaruhi oleh permintaan atas bahan kimia dasar dan BBM. Permintaan dari bahan kimia dasar dan BBM juga bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia dan regional. Risiko ketergantungan kepada permintaan juga dihadapi oleh segmen jasa logistik. Perseroan memberikan jasa logistik dan fasilitas infrastruktur distribusi kepada pihak ketiga di Indonesia. Pelambatan ekonomi di Indonesia dan dunia dapat berpengaruh terhadap perdagangan internasional yang selanjutnya akan menyebabkan penurunan pada aktivitas pengapalan dan permintaan akan jasa logistik. risiko kelangkaan pasokan dan kenaikan harga bahan baku mungkin terjadi pada segmen pabrikan. Bila terjadi kondisi seperti bencana alam maupun perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pasokan yang diikuti kenaikan harga bahan baku, hal tersebut belum tentu dapat dibebankan kepada harga jual kepada pelanggan dan akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain risiko atas tingkat permintaan dan pasokan, Perseroan juga menghadapi risiko persaingan usaha dari perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Perseroan. Untuk mengantisipasi risiko ini, Perseroan terus meningkatkan kapasitas operasional, mempertahankan hubungan yang baik dengan pemasok serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
  3. Risiko Operasional, Risiko Operasional timbul apabila Perseroan tidak berhasil memenuhi prosedur operasi standar yang disebabkan oleh perubahan cuaca, bencana alam, putusnya rantai pasokan, tidak berhasilnya produksi dan teknologi informasi, dan gagalnya manajemen pegawai. Risikorisiko ini terkait dengan operasional harian Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan menetapkan prosedur standar operasional yang senantiasa diperbarui dan disempurnakan agar kemungkinan risiko berkurang dan agar Perseroan sejalan dengan permintaan usaha dan teknologi. Perseroan juga membangun teknologi dan sistem operasi cadangan apabila sistem utama gagal beroperasi. Pegawai yang bertanggung jawab akan sistem tersebut akan diberikan pelatihan berkala untuk menyempurnakan keahlian dan kewaspadaan mereka dalam menangani sistem dan alat operasional lainnya.
  4. Risiko Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Perseroan mungkin menemui risiko Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan (Safety, Health and Environment/ SHE) mengingat Perseroan bergerak di bidang usaha bahan kimia dasar dan bahan bakar minyak, pabrikan, dan logistik. Risiko-risiko ini mencakup kebakaran, tumpahan produk, kesalahan dalam penanganan limbah, peralatan yang tidak berfungsi, kegagalan sistem, dan sebagainya. Risiko SHE tidak hanya memengaruhi Perseroan namun juga memengaruhi masyarakat di sekitar daerah operasional. Dalam rangka menghindari risiko-risiko berbahaya tersebut, Perseroan menerapkan peraturan ketat dan terperinci mengenai keselamatan kerja dan menyediakan pelatihan untuk pegawai dalam rangka menangani kondisi yang tidak diinginkan. Prosedur SHE senantiasa diperbarui sesuai dengan peraturan pemerintah dan organisasi serta sertifikasi di daerah tertentu.
  5. Risiko Keuangan Risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, dan risiko harga komoditas), dan risiko likuiditas. Manajemen risiko keuangan Perseroan diuraikan secara rinci dalam laporan keuangan konsolidasian yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro & Surja.

 

LAPORAN MANAJEMEN RISIKO

 

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKI

Manajemen risiko telah berkontribusi positif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan penguatan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan. Sistem manajemen risiko yang diterapkan Perseroan mampu meminimalisir dan/ atau menekan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Hal ini terlihat dari efektivitas atas kualitas, kuantitas, dan waktu penyelesaian suatu rencana mitigasi risiko yang telah ditetapkan. Melalui sistem manajemen risiko ini dapat mendukung Perseroan dalam mencapai pertumbuhan pendapatan yang signifikan hingga mencapai target yang telah ditetapkan.

Peran aKTIf deWan KomISarIS dan dIreKSI PERAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Peran Komisaris secara keseluruhan dalam hal manajemen risiko adalah:

  1. Memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direktur dalam mengawasi praktik dan implementasi manajemen risiko di Perusahaan.
  2. Mengkaji dan memastikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang tepat sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ada.

Sedangkan peran Direksi antara lain:

  1. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dengan pendekatan tone from the top dimana pengembangan budaya risiko dimulai dari Top Management.
  2. Memastikan efektivitas implementasi manajemen risiko seperti memastikannya untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan operasional Perusahaan.
  3. Mengkaji profil dan laporan risiko Perusahaan, hal ini termasuk memastikan & memberikan pandangan terkait risiko – risiko utama yang harus mendapatkan prioritas dalam mitigasi risiko.
  4. Mengkaji kontrol mitigasi yang telah ditetapkan guna memastikan realisasi implementasi mencukupi dan tepat waktu.
  5. Memastikan kecukupan sumber daya manusia dalam mengelola risiko stratejik termasuk penetapan tingkatan toleransi dan perlakuan risiko untuk masing-masing strategi.
Mei 1, 2019

Perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (“KAP”) dari pihak eksternal independen demi mendapatkan kredibilitas penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam memastikan integritas penyajian laporan keuangan kepada pemegang saham, Perseroan menggunakan jasa auditor eksternal. Penunjukan Auditor eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2016 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Auditor eksternal yang ditunjuk tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan (Conflict of Interest) dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan yang di audit terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.

MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan Akuntan Publik dilakukan Perseroan dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut:

  1. Evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik oleh Komite Audit
  2. Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2018 dilaporkan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris
  3. Dewan Komisaris menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018
  4. Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS Tahun 2018 untuk menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik

JUMLAH PERIODE AKUNTAN & AUDIT

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Members of Ernst & Young Global Limited). Tabel di bawah menginformasikan Akuntan dan Kantor Akuntan Publik yang memberikan Audit Keuangan untuk Perseroan selama enam tahun serta biaya audit yang dikeluarkan:

JASA LAIN YANG DIBERIKAN

Selain audit laporan keuangan pada tahun 2018, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) juga menyediakan jasa untuk Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian kepada Perseroan.

 

Mei 1, 2019

Disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka pada pada 13 Agustus 2015, Perseroan telah menetapkan Piagam Unit Audit Internal (Internal Audit Charter) tertanggal 13 Agustus 2015 menggantikan Piagam Unit Audit Internal tertanggal 30 Desember 2009.

Unit Audit Internal dibentuk dengan tujuan memberikan pendapat profesional, independen dan objektif kepada direktur Utama terhadap aktivitas dan operasi Perusahaan. Mengacu pada keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal (“Peraturan no. IX.I.7”), maka Perseroan sebagai Perusahaan Publik telah membentuk Unit Audit Internal dan telah mempunyai Piagam Unit Audit Internal/lnternal Audit Charter sebagai Pedoman Pelaksanaan Kerja Audit Internal. Pedoman Pelaksanaan Kerja Audit Internal tersebut untuk pertama kalinya telah disusun dan ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan pada tanggal 30 Desember 2009.

PEDOMAN PELAKSANAAN UNIT AUDIT INTERNAL BERISI ANTARA LAIN :

Internal Audit Charter Perseroan ini mencakup visi, misi, fungsi, struktur organisasi Unit Audit Internal, persyaratan dan pengembangan Unit Audit Internal, wewenang, tugas, dan tanggung jawab Unit Audit Internal, pelaksanaan dan pelaporan Audit dan etika Unit Audit Internal, pembatasan Unit Internal Audit serta penetapan dan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris.

VISI

Menjadi unit yang independen, obyektif, profesional dan memberikan nilai tambah guna mendukung Manajemen Perseroan dalam mencapai sasaran usaha, visi dan misinya.

MISI

  • Membantu Manajemen Perseroan dalam mencapai kinerja Perseroan dengan melakukan aktivitas konsultasi sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan Perseroan.
  • Menjalankan fungsi assurance sehingga tercapai Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Operational Exellence.

 

PROFIL KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

STRUKTUR ORGANISASI INTERNAL AUDIT

Internal Audit Division merupakan bagian dari struktur organisasi Perseroan dengan posisi sebagai berikut:

FUNGSI UNIT AUDIT INTERNAL

  1. Melakukan kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan.
  2. Membantu Manajemen Perseroan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan/ audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan assurance dan konsultasi kepada unit kerja, sehingga unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efisien dan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Perseroan.

KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

  1. Unit Audit Internal secara struktural dikepalai oleh Kepala Unit Audit Internal.
  2. Kepala Unit Audit Internal ditunjuk dan diberhentikan secara langsung oleh Presiden Direktur setelah disetujui oleh Dewan Komisaris.
  3. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
  4. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab secara penuh dan langsung kepada Presiden Direktur.
  5. Anggota Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT INTERNAL

  1. Menyusun strategi dan rencana kerja audit tahunan serta rencana pengembangan kemampuan dan keterampilan auditor sehingga selalu update dan inline dengan perkembangan Perseroan sesuai masukan dari Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
  2. Mempersiapkan dan melaksanakan audit atas efektifitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai sesuai dengan kebijakan Perseroan.
  3. Mempersiapkan dan melaksanakan audit kepatuhan terhadap jalannya pengelolaan Perseroan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai ketentuan/kebijakan peraturan perusahaan yang berlaku serta terhadap berbagai peraturan hukum negara yang berlaku.
  4. Mempersiapkan dan melaksanakan audit operasional untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas semua kegiatan Perseroan.
  5. Mempersiapkan dan melaksanakan audit khusus (investigative audit) atas permintaan dari Manajemen.
  6. Berdasarkan hasil audit, memberikan bantuan masukan/ rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem dan prosedur serta kebijakan Perseroan sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas yang selaras dengan visi dan misi Perseroan.
  7. Membuat dan menyampaikan laporan audit, rekomendasi dan tindak lanjut yang belum, sedang dan telah dilaksanakan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
  8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

 

WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL

  1. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode dan frekuensi audit secara independen atas persetujuan Presiden Direktur.
  2. Mempunyai akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sistem, fisik aset dan informasi milik Perseroan terkait obyek audit yang dilaksanakannya.
  3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
  4. Menyampaikan hambatan dan tindak lanjutnya kepada Presiden Direktur secara langsung.
  5. Melakukan pertemuan secara rutin dan tidak rutin dengan Presiden Direktur, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
  6. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Audit eksternal.
  7. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Komite Audit.

 

JUMLAH PEGAWAI DAN SERTIFIKASI PEGAWAI UNIT AUDIT INTERNAL

Pegawai Unit Audit Internal harus memadai dalam jumlah dan memiliki kompetensi teknis dibidang audit dan kompetensi umum yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya. Pada 31 Desember 2018, jumlah anggota Unit Audit Internal adalah sebanyak 8 orang, yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Unit Audit Internal, 2 manager, 3 asisten manager dan 2 supervisor.

Berikut adalah jumlah pegawai dan sertifikasi yang sudah dimiliki oleh pegawai dalam divisi Satuan Pengawasan Internal:

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT AUDIT INTERNAL

Kegaitan audit Unit Audit Internal didasarkan pada rencana rencana audit tahunan yang telah disetujui oleh Presiden Direktur perusahaan. Kegiatan audit ini mencakup seluruh cabang perusahaan serta entitas anaknya yang berada di Indonesia maupun Tiongkok.

Kegiatan audit meliputi mereview bisnis proses yang ada beserta resiko yang terkandung serta penyebabnya untuk memastikan aspek kepatuhan kepada kebijakan, hukum, dan peraturan. Mereview pengamanan dan pemanfaatan aktiva, menilai efisiensi penggunaan sumber daya, dalam hal ini kemampuan untuk meminimalisir kerugian dan pemborosan dalam menghasilkan suatu output, dan mereview pelaksanaan operasional telah sesuai dengan standar.

Kegiatan Audit Internal dilakukan sesuai dengan standar dengan memperhatikan setiap resiko dikenali dan dikelola secara tepat, pengendalian internal dilaksankan secara efektif; segala kebijakan, prosedur dan peraturan ditaati; serta setiap kecurangan telah diantisipasi, diidentifikasi, diinvestigasi, dan diatasi.

Hasil Audit Internal yang berupa rekomendasi untuk perbaikan dilaporkan secara periodik kepada pihak manajemen dan Komite Audit dan implementasinya dimonitor secara berkesinambungan.

Internal Audit menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang terdiri dari:

  1. Laporan Hasil Audit
  2. Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit
  3. Laporan Realisasi Kegiatan Audit
    Seluruh bisnis unit yang signifikan telah di-audit. Pelaksanaan audit 2018 dilakukan oleh 7 auditor bersama Kepada Internal Audit dengan ruang lingkup audit meliputi operasional, perdagangan dan distribusi, logistik, manufaktur, dan finansial.

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT

Laporan hasil audit mencakup proses bisnis yang signifikan yang ada di setiap unit seperti penjualan, keuangan dan akunting, operasional tank terminal dan gudang serta operasional truk dan kapal yang ada dalam pengawasan unit. Pelaksanaan tugas audit 2018 telah menghasilkan beberapa temuan dan rekomendasi dan didiskusikan dengan penanggung jawab setiap unit dan telah dilaporkan kepada Manajemen Perusahaan. Selanjutnya Audit Internal juga menindaklanjuti proses perbaikan yang telah disepakati dengan unit yang bersangkutan untuk memperkuat pengendalian internal dan meredam risiko yang dapat terjadi.

 

 

Mei 1, 2019

Sekretaris Perusahaan merupakan pihak penghubung yang menjembatani kepentingan antara Perseroan dengan pihak eksternal, terutama dalam menjaga persepsi publik atas citra Perseroan dan pemenuhan tanggung jawab oleh Perseroan. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi perusahaan, hubungan kelembagaan, hubungan investor dan pelaku pasar modal lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip standar etika perusahaan, prinsip tata kelola perusahaan, dan nilai-nilai perusahaan. Selain daripada itu, sekretaris perusahaan wajib memastikan pemenuhan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam implementasi tata kelola perusahaan. Berikut adalah 4 fungsi utama Sekretaris Perusahaan:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal;

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

  1. a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Website emiten atau Perusahaan Publik;
  2. b. Penyampaian laporan kepada otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  3. c. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Umum Pemegang Saham;

4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

 

LaPoran PeLaKSanaan TuGaS SeKreTarIS PeruSaHaan

Pada tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

  1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang undangan yang terbaru yang berlaku dibidang Pasar Modal;
  2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2018;
  3. Ikut serta dalam acara Public Expose 2018 yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia dalam rangka HUT Pasar Modal ke-41, sebagai pengganti dari Public Expose Perseroan Tahun 2018, yang telah diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2018 di Jakarta;
  4. Pelaksanaan Program MSOP Perseroan;
  5. Pelaksanaan Pembagian Dividen Final 2017 dan Dividen Interim 2018;
  6. Pembuatan Annual Report Perseroan;
  7. Menjalin komunikasi dengan, dan menyerahkan semua laporan yang diperlukan kepada Kementerian terkait, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga pengatur kebijakan bursa (SROs) seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), KSEI serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan terus berupaya meningkatkan kompetensinya. Berikut adalah pelatihan/ workshop/seminar yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2018 antara lain:

 

 

 

Mei 1, 2019

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris telah menyusun Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab dan menjadi acuan kerja Komite. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi disahkan oleh Dewan Komisaris pada 31 Maret 2015, yang antara lain berisikan :

  1. Pendahuluan
  2. Struktur Organisasi
  3. Persyaratan Anggota Komite
  4. Tanggung Jawab
  5. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi
  6. Wewenang, Hak dan Kewajiban
  7. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
  8. Masa Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi
  9. Penutup

 

KRITERIA ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi berperan dalam memproses pencalonan kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mulai dari menetapkan kriteria, melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), serta menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Komite ini juga bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dan mengaitkannya dengan remunerasi, serta mengusulkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris. Hasil kedua evaluasi tersebut kemudian diajukan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan. Persyaratan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

  1. Memahami dengan baik visi, misi dan budaya kerja PT AKR Corporindo Tbk.
  2. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai.
  3. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan.
  4. Mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
  5. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dan efektif.
  6. Khusus untuk ketua komite yang juga sebagai komisaris independen, berlaku ketentuan umum bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan; anggota Direksi; anggota Dewan komisaris atau pemegang saham utama serta tidak mempunyai saham di perusahaan.

KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris Perseroan menyetujui dan menetapkan perubahan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 31 Desember 2018 dengan susunan sebagai berikut:

 

PROFIL ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERSI

I nyoman mastra

Ketua Komite Nominasi dan remunerasi

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

 

Soegiarto adikoesoemo

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Bapak I Nyoman Mastra sebagai Komisaris Independen, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham utama Perseroan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disebutkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Terkait dengan nominasi

  1. Mengkaji dan mengevaluasi setiap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan budaya kerja yang diterapkan di perusahaan; pelaksanaan good corporate governance; pelaksanaan operasional perusahaan secara menyeluruh; yang berkaitan dengan pencapaian aktual perusahaan; keselarasan kerja antara visi dan misi perusahaan; kesesuaian dengan strategi dan inovasi yang dilaksanakan serta pencapaian dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham.
  2. Berdasarkan hal tersebut diatas, dilaksanakan pembahasan untuk menetapkan usulan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris baru kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya digunakan sebagai materi bahasan dalam RUPS.

3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan nominasi, yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Terkait dengan remunerasi

  1. Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan setiap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan pelaksanaan good corporate governance; pelaksanaan operasional perusahaan secara menyeluruh, berkaitan dengan pencapaian aktual perusahaan; keselarasan kerja antara visi dan misi perusahaan; kesesuaian antara strategi dan inovasi serta pencapaian dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham.
  2. Berdasarkan hal diatas, kemudian melaksanakan pembahasan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya digunakan sebagai materi bahasan dalam RUPS.
  3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan remunerasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

WEWENANG, HAM DAN KEWAJIBAN

  1. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan ataupun informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
  2. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan bagian personalia, keuangan dan bagian yang terkait dengan bidang tugasnya.
  3. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atas persetujuan dari Dewan Komisaris.
  4. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi perusahaan. Setiap dokumen, data maupun informasi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
  5. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugasnya wajib memperhatikan hal-hal seperti kinerja keuangan perusahaan; prestasi kerja individual; kewajaran; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.
  6. Komite nominasi dan remunerasi membuat rencana kerja yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
  7. Komite nominasi dan remunerasi wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

 

RAPAT KOMITE NASIONAL DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Ada pun agenda rapat Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

 

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait nominasi dan remunerasi untuk menyeleksi calon Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta mengajukan usulan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sepanjang tahun 2018 Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan saran kepada Dewan Komisaris berupa penetapan remunerasi agar dilaksanakan sesuai dengan performance masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris, terkait dengan implementasi GCG, kesesuaian target dan pencapaian, kinerja perusahaan dan keselarasan kerja.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Perseroan melakukan program pengembangan karyawan secara berkesinambungan. Dalam menominasikan anggota Direksi, Perseroan mendahulukan pihak internal terlebih dahulu. Perseroan juga memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang salah satu tugasnya adalah menelaah dan mengusulkan perencanaan suksesi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Prosedur nominasi sebagaimana dimaksud dijalankan secara transparan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan, serta peraturan perundang-undangan.

Program suksesi Direksi Perseroan dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Perseroan. Program suksesi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. Program pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan di internal Perseroan atau yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.
  2. Pendelegasian wewenang.
April 30, 2019

Dewan Komisaris membentuk beberapa Komite di bawah pengawasannya salah satunya, Komite Audit.

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi Internal Audit termasuk penelaahan atas risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit menjunjung tinggi lima prinsip GCG sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, dan bertindak secara profesional dan independen untuk kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka disusun piagam Komite Audit yang dimutakhirkan dan disahkan terakhir oleh Dewan Komisaris pada tanggal 19 Juni 2017 serta telah dipublikasikan di website Perseroan.

 

PIGAM KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit Perseroan (Audit Committee Charter atau Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit) untuk pertama kalinya telah disusun dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 29 Desember 2004. Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan terhadap Piagam Komite Audit yaitu pada tanggal 1 Oktober 2013 dan 13 Agustus 2015. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan terbaru.

Piagam Komite Audit Perseroan berisikan :

  1. Pendahuluan
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Tanggung Jawab
  4. Sasaran Tugas
  5. Wewenang
  6. Program Kerja
  7. Struktur dan Keanggotaan
  8. Rapat-Rapat
  9. Pelaporan
  10. Penutup

 

KOMPOSISI ANGGOTA KOMITE

Komite Audit sekurang-kurangnya harus terdiri dari tiga orang anggota, dengan salah satunya merupakan Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit. Anggota lainnya haruslah merupakan pihak independen yang bukan karyawan perusahaan dalam satu tahun terakhir, dan tidak boleh merangkap sebagai anggota komite lain di lingkungan perusahaan pada periode yang sama.

Komposisi anggota Komite Audit pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

 

ROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

I nyoman mastra/ Ketua Komite audit

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

 

INDEPENDENSI AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak independen dan eksternal yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikannya, serta telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, antara lain tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali Perseroan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan tangung jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit PT AKR Corporindo Tbk, antara lain:

  1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan;
  2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
  3. Memberikan pendapat independen kepada Dewan Komisaris tentang perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan;
  4. Memberikan informasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
  5. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjutnya atas temuan auditor internal;
  6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajemen;
  7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan;
  8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;
  9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi;

WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

  1. Mengakses data, dokumen, dan informasi lainnya tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
  2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan audit internal dan akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya;
  3. Bila diperlukan dapat melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya atas tanggungan Perseroan. Kewenangan ini atas ijin Dewan Komisaris;
  4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

 

FUNSI KOMITE AUDIT

Fungsi utama dari Komite Audit dijelaskan sebagai berikut:

  1. Melaporkan hasil evaluasi pengelolaan risiko kepada Dewan Komisaris untuk menanggulangi potensi terjadinya risiko yang dapat mengganggu berjalannya usaha;
  2. Mengevaluasi kinerja Perseroan dan anak perusahaannya secara rutin (triwulan, semester, dan tahunan) mengenai pencapaian target usaha, kondisi pasar dan tren, prediksi kinerja dimasa mendatang, juga melaporkan temuan serta memberi saran demi terjadinya peningkatan kinerja Komisaris;
  3. Menyampaikan laporan yang telah dilakukan Direksi secara profesional dan independen;
  4. Bersama Audit Internal, memberikan penilaian prosedur dokumentasi dan pelaksanaan pengelolaan yang disarankan oleh bagian operasional untuk meningkatkan kinerja transaksi keuangan dan sistem pelaporan;
  5. Membahas pengembangan lingkungan usaha dengan mengidentifikasi potensi pengembangan kinerja Perseroan;
  6. Memastikan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan; 7. Memastikan berjalannya sistem kontrol internal, proses pelaporan keuangan, dan pelaksanaan GCG yang baik di Perseroan.

 

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit melakukan rapat secara berkala yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Sepanjang tahun 2018, Komite Audit melakukan rapat sebanyak 6 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

Ada pun agenda rapat Komite Audit adalah sebagai beriku

 

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KOMITE AUDIT

Fungsi utama Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas pengawasan. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan yang berlaku, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain, untuk memastikan tercapainya sasaran:

  1. Informasi keuangan Perseroan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
  2. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
  3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
  4. Struktur pengendalian internal Perseroan dilaksanakan dengan efektif termasuk menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan,
  5. Penelaahan pelaksanaan audit internal dan eksternal dilakukan sesuai standar audit yang berlaku dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi, dan
  6. Ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

 

Selama 2018, Komite Audit melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Komite Audit melakukan tugas pengawasan (oversight) melalui pertemuan secara periodik dengan pihak terkait seperti auditor independen, unit audit internal dan manajemen.  Didalam pertemuan periodik dibahas, diantaranya, proses bisnis pelaporan keuangan termasuk monitoring dan evaluasi terhadap independensi dari auditor independen dan memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor independen atas jasa yang diberikannya. Secara singkat, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

  1. Diskusi dengan Manajemen Perseroan. Untuk setiap penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan (triwulanan dan tahunan), Komite Audit menelaah dan mendiskusikan laporan keuangan konsolidasian yang akan diterbitkan Perusahaan dengan Manajemen Perusahaan termasuk diskusi kualitas dari standar akuntansi yang diterapkan, dasar penggunaan pertimbangan (judgement) yang signifikan, dan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.
  2. Evaluasi dan saran penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris. Pada Triwulan I 2018, Komite Audit telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar dilakukan penunjukan Auditor Independen, untuk menunjuk kembali KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2018. Dewan Komisaris menyetujui usulan tersebut dan mengusulkan ke RUPS. Hasil keputusan RUPS Tahunan Perusahaan, 3 Mei 2018, menyetujui penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Auditor Independen Perusahaan untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tahun buku 2018.
  3. Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. Komite Audit berupaya lebih memberdayakan dan bekerjasama dengan Internal Audit melalui penekanan arah program kerja. Program kerja Internal Audit, bukan hanya terfokus pada audit keuangan dan operasional, tetapi juga memfokuskan pada pemberian nasehat untuk meningkatkan efektiftas dan efisiensi operasional Perusahaan. Secara periodik, Komite Audit dan auditor internal membahas realisasi program kerja yang sudah ditetapkan.
  4. Diskusi dengan auditor independen. Komite Audit mendiskusikan dan menelaah dengan auditor independen kualitas laporan keuangan Perseroan. Auditor independen bertanggung jawab untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan konsolidasian yang sudah diaudit sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Telaahan ini juga meliputi kualitas pertimbangan (judgement) dan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian yang dibuat Manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam diskusi ini termasuk juga hal lainnya yang diharuskan oleh standar auditing untuk didiskusikan dan dikomunikasikan dengan Komite Audit oleh Auditor Independen termasuk independensi dari KAP dan auditor-auditornya terhadap Manajemen dan Perusahaan.

 

REKMENDASI KOMITE AUDIT

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait bidang yang menjadi tanggung jawab pengawasan Komite Audit. Sepanjang tahun 2018, rekomendasi yang diberikan Komite Audit adalah sebagai berikut :

 

PEMGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, anggota Komite Audit mengikuti Program Pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Audit yang dilaksanakan baik secara formal maupun secara informal. Program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Audit dapat dilihat di Bab Profil Perusahaan.

April 30, 2019

Penerapan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada keahlian, pengetahuan dan pengalaman profesional dan latar belakang yang akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas fungsi jabatan

Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan tidak membatasi ras, agama dan jenis kelamin baik wanita ataupun pria untuk menduduki posisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Berikut tabel yang menggambarkan keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT AKR Corporindo Tbk tahun 2018:

 

April 30, 2019

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat untuk membahas berbagai agenda yang berkaiatan dengan kepentingan Perseroan. Ada pun kegiatan rapat Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, serta Rapat Dewan Komisaris bersama Komite di bawah Dewan Komisaris.

KETENTUAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

  1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
  2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
  3. 3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat, sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan Rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
  4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
  5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
  6. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
  7. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

 

FREKUENSI DAN KEHDIRAN RAPAT

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris mengadakan 10 (sepuluh) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

 

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi baik yang telah diagendakan secara rutin maupun tidak rutin. Rapat diselenggarakan sebagai mekanisme untuk merencanakan dan memantau penerapan strategi dan kebijakan Perusahaan.

KETENTUAN RAPAT DIREKSI

  1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
  2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
  3. Direksi harus menjadwalkan Rapat, sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan Rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
  4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
  5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
  6. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
  7. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

 

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

Sepanjang tahun 2018, Direksi mengadakan 51 (lima puluh satu) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

 

RAPAT GABUNGAN

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagai bentuk koordinasi dan konsultasi dalam rangka membahas laporanlaporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional/daerah yang berdampak pada kinerja Perusahaan dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat maupun pengambilan suatu keputusan yang dituangkan dalam Risalah Rapat, dengan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Divisi Terkait dan Sekretaris Perusahaan. Didalam Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Rapat Gabungan dapat diadakan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan 6 (enam) kali rapat gabungan dengan rincian sebagai berikut :

 

April 30, 2019

Berikut adalah pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali:

  1. Tidak ada hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
  2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris: Presiden Direktur Perseroan, Bapak Haryanto Adikoesoemo, adalah putera dari Bapak Soegiarto Adikoesoemo yang menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
  3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali: Presiden Direktur Perseroan, Bapak Haryanto Adikoesoemo, adalah Presiden Direktur dan salah satu pemegang saham di PT Arthakencana Rayatama yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Ayah beliau, Bapak Soegiarto Adikoesoemo, merupakan Presiden Komisaris dan salah satu pemegang saham di PT Arthakencana Rayatama.
  4. Tidak ada hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
  5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali: Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Soegiarto Adikoesoemo, adalah salah satu pemegang saham dan Presiden Komisaris di PT Arthakencana Rayatama yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Putera beliau, Bapak Haryanto Adikoesoemo, merupakan Presiden Direktur dan salah satu pemegang saham di PT Arthakencana Rayatama.

 

April 30, 2019

PROSEDUR PENETEOAN REMUNERISASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur penetapan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi diawali dengan mengajukan usulan untuk besaran remunerasi oleh Dewan Komisaris berdasarkan hasil kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang salah satunya memperhatikan pencapaian kinerja, yang kemudian disampaikan dalam RUPS hingga akhirnya akan ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS

 

STRUKTUR REMUNERISASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

 

« Laman Sebelumnya • Laman Berikutnya »